Hasil Reses H. Fuad Fakhruddin Ungkap Kendala Operasional Relawan Kemanusiaan, Minta Pertamina dan Pemerintah Hadir Memberikan Solusi
SAMARINDA – KalimantanInsight.com
Akses terhadap bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi armada relawan pemadam kebakaran dan ambulans di Kalimantan Timur menjadi sorotan dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, H. Fuad Fakhruddin, S.Pd.I., M.M. Aspirasi tersebut muncul dari berbagai organisasi relawan yang mengaku menghadapi kendala saat memperoleh BBM untuk menunjang operasional layanan kemanusiaan mereka.
Menurut Fuad, persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun PT Pertamina karena menyangkut keberlangsungan pelayanan darurat yang selama ini sangat membantu masyarakat.
Dalam sejumlah pertemuan dengan warga dan komunitas relawan, ia menerima banyak keluhan terkait sulitnya akses BBM bersubsidi yang dialami armada pemadam kebakaran sukarela maupun ambulans. Padahal kendaraan-kendaraan tersebut setiap hari digunakan untuk kepentingan sosial, penanganan kebakaran, evakuasi korban kecelakaan, hingga pelayanan kesehatan darurat.
“Relawan pemadam kebakaran dan ambulans merupakan garda terdepan dalam berbagai situasi kedaruratan. Mereka hadir membantu masyarakat tanpa mengharapkan keuntungan, sehingga sudah sepatutnya mendapatkan dukungan yang memadai,” ujar Fuad.
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar armada relawan beroperasi secara swadaya dengan dukungan terbatas dari anggota maupun donatur. Tidak sedikit kendaraan yang telah berusia tua dan menghadapi kendala administrasi, termasuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan akibat keterbatasan kemampuan finansial organisasi.
Di sisi lain, sistem distribusi BBM bersubsidi yang saat ini berbasis verifikasi dan pendataan kendaraan membuat sejumlah armada relawan mengalami kesulitan saat melakukan pengisian bahan bakar. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat mobilitas relawan ketika dibutuhkan dalam situasi darurat.
Menurut Fuad, keberadaan relawan selama ini telah menjadi bagian penting dari sistem penanganan bencana dan kedaruratan di Kalimantan Timur. Dalam banyak kejadian kebakaran, kecelakaan lalu lintas, maupun kondisi medis darurat, relawan kerap menjadi pihak pertama yang tiba di lokasi sebelum bantuan resmi datang.
“Ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, yang menjadi prioritas adalah kecepatan respons. Karena itu, dukungan terhadap armada kemanusiaan harus menjadi perhatian bersama agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut atas aspirasi tersebut, Fuad mendorong adanya pembahasan bersama antara pemerintah daerah, Pertamina, dan organisasi relawan guna merumuskan mekanisme khusus yang dapat memberikan kemudahan akses BBM bersubsidi bagi armada yang benar-benar digunakan untuk kepentingan kemanusiaan.
Beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan antara lain pemberian kuota khusus, sistem registrasi armada relawan, maupun mekanisme verifikasi tersendiri yang mampu menjamin subsidi tepat sasaran serta menghindari potensi penyalahgunaan.
Menurutnya, kebijakan tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan distribusi energi, melainkan bentuk dukungan negara terhadap ribuan relawan yang selama ini bekerja secara sukarela untuk membantu masyarakat.
“Jangan sampai mereka yang setiap hari mengabdikan diri untuk keselamatan masyarakat justru menghadapi hambatan ketika menjalankan tugas kemanusiaan. Perlu ada solusi yang adil, terukur, dan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Fuad menegaskan bahwa aspirasi tersebut akan terus diperjuangkan melalui komunikasi dengan pihak-pihak terkait agar dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi para relawan dan masyarakat luas.
Di tengah meningkatnya kebutuhan layanan kedaruratan serta tingginya risiko kebakaran di berbagai daerah, keberadaan armada relawan pemadam kebakaran dan ambulans telah menjadi salah satu pilar penting dalam sistem perlindungan masyarakat. Karena itu, harapan agar mereka memperoleh kemudahan akses BBM bersubsidi kini menjadi perhatian yang menunggu langkah konkret dari para pemangku kebijakan.
(Redaksi KalimantanInsight.com)
