Aksi Sopir Truk Kepung Kantor Gubernur Kalsel, Dugaan Penimbunan hingga Perdagangan Barcode Subsidi Mencuat ke Permukaan
BANJARBARU, KalimantanInsight.com — Krisis kelangkaan Bio Solar subsidi di Kalimantan Selatan kini bukan lagi sekadar persoalan antrean panjang di SPBU. Di balik jeritan sopir truk yang terpaksa tidur di kabin kendaraan demi mendapatkan solar, publik mulai mempertanyakan satu hal besar: ke mana sebenarnya solar subsidi itu mengalir?
Rabu (13/05/2026), ratusan sopir truk dari berbagai wilayah turun ke jalan dan menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Selatan. Mereka datang membawa kemarahan, frustrasi, sekaligus tuntutan agar pemerintah tidak lagi menutup mata terhadap dugaan permainan distribusi BBM subsidi yang dinilai semakin brutal dan terorganisir.
Di tengah massa aksi, tokoh masyarakat yang dikenal sebagai Babeh Aldo melontarkan kritik keras terhadap carut-marut distribusi Bio Solar di daerah yang selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah penyangga sektor tambang dan logistik nasional.
“Kalau solar subsidi benar-benar disalurkan sesuai aturan, sopir tidak mungkin antre dari subuh sampai malam lalu pulang dengan tangki kosong. Ini bukan sekadar kelangkaan biasa. Ada sesuatu yang harus dibongkar,” tegasnya dalam orasi.
Dugaan Mafia Solar Kembali Jadi Perbincangan
Dalam aksi tersebut, mencuat berbagai dugaan yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik di lapangan:
- Dugaan penimbunan Bio Solar subsidi.
- Praktik jual beli barcode atau kartu subsidi.
- Percaloan antrean SPBU.
- Pungutan liar terhadap sopir angkutan.
- Hingga dugaan pengalihan BBM subsidi ke sektor industri dan pertambangan.
Meski seluruh dugaan itu masih memerlukan pembuktian hukum, tekanan publik kini semakin besar agar aparat penegak hukum tidak berhenti pada operasi simbolik semata.
Sebab di lapangan, para sopir mengaku kondisi semakin tidak masuk akal. Banyak kendaraan logistik harus antre berjam-jam, bahkan berhari-hari, hanya demi memperoleh jatah solar yang semakin sulit ditemukan.
Ironisnya, di tengah kelangkaan tersebut, masyarakat justru mendengar isu bahwa solar subsidi diduga tetap tersedia bagi pihak-pihak tertentu yang memiliki “akses khusus”.
Siapa yang Menikmati Solar Subsidi?
Pertanyaan itu kini menggema di media sosial dan warung-warung kopi:
- Apakah kuota Bio Solar subsidi memang kurang?
- Atau distribusinya yang diduga bocor?
- Benarkah barcode subsidi telah diperjualbelikan?
- Mengapa antrean terus terjadi hampir setiap hari?
- Apakah ada oknum yang bermain dalam rantai distribusi?
Publik menilai, jika pengawasan berjalan normal, maka kelangkaan ekstrem seperti sekarang semestinya dapat terdeteksi sejak awal.
Terlebih, pemerintah selama ini telah menerapkan sistem digitalisasi barcode subsidi yang diklaim mampu mengontrol distribusi secara tepat sasaran. Namun di lapangan, sistem tersebut justru disebut-sebut membuka celah baru bagi praktik manipulasi oleh oknum tertentu.
Sektor Logistik Terancam Lumpuh
Kelangkaan Bio Solar tidak hanya berdampak pada sopir truk. Efek domino mulai terasa terhadap distribusi barang, harga kebutuhan pokok, hingga rantai pasok ekonomi daerah.
Para sopir mengaku penghasilan mereka menurun drastis karena waktu operasional habis di antrean SPBU. Sebagian bahkan memilih menghentikan perjalanan karena biaya operasional tidak lagi sebanding dengan pendapatan.
Jika kondisi ini terus berlangsung, bukan tidak mungkin distribusi logistik di Kalimantan Selatan mengalami gangguan serius.
Audit Distribusi Dituntut Dibuka ke Publik
Pengamat kebijakan publik menilai pemerintah daerah, Pertamina, BPH Migas, dan aparat penegak hukum perlu segera melakukan audit distribusi BBM subsidi secara terbuka dan independen.
Langkah tersebut dianggap penting untuk menjawab keresahan masyarakat sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap tata kelola subsidi energi.
Apalagi secara hukum, BBM subsidi merupakan barang yang diawasi negara. Jika terbukti terjadi penimbunan, pengalihan distribusi, atau penyalahgunaan subsidi, maka perkara tersebut dapat masuk ke ranah pidana.
Publik Jangan Diam
Aksi sopir truk kali ini dianggap sebagai alarm keras bahwa persoalan solar subsidi telah memasuki tahap yang mengkhawatirkan.
KalimantanInsight.com menilai pengawasan distribusi BBM subsidi tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat semata. Publik juga memiliki peran penting untuk ikut mengawasi dan melaporkan jika menemukan dugaan penyimpangan di lapangan.
Sebab ketika subsidi yang seharusnya dinikmati rakyat kecil justru diduga bocor ke tangan pihak-pihak tertentu, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya soal BBM — tetapi juga rasa keadilan sosial.
Catatan Redaksi
Berita ini disusun berdasarkan fakta aksi demonstrasi, pernyataan narasumber di lapangan, serta dinamika yang berkembang di masyarakat. Seluruh dugaan mengenai penimbunan, penyalahgunaan barcode, maupun keterlibatan pihak tertentu masih memerlukan verifikasi dan pembuktian hukum lebih lanjut oleh instansi berwenang. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan terhadap seluruh pihak.
