JAKARTA, KalimantanInsight.com — Aparat dari Bareskrim Polri menyerahkan dana sebesar Rp58,1 miliar yang diduga berasal dari aktivitas judi online ke kas negara melalui Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Penyerahan tersebut dilakukan meskipun dalam perkara ini belum terdapat tersangka yang ditetapkan, sehingga memunculkan perhatian publik terhadap arah penanganan kasus tersebut.
Dana tersebut diketahui berasal dari sejumlah rekening yang terindikasi terkait transaksi judi online berdasarkan hasil analisis dari PPATK.
Skema Nominee Hambat Pengungkapan Pelaku
Dalam proses penyidikan, aparat menemukan bahwa dana tersebut tersebar dalam berbagai rekening yang menggunakan skema nominee atau pinjam nama.
Modus ini menjadi salah satu kendala utama dalam mengungkap pelaku, karena:
- identitas pemilik rekening tidak mencerminkan pelaku sebenarnya
- aliran dana dibuat berlapis dan terfragmentasi
- transaksi dilakukan secara digital dan lintas yurisdiksi
Kondisi ini menyebabkan penyidik mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi aktor utama di balik jaringan tersebut.
Dasar Yuridis: Penyitaan Tanpa Tersangka Dimungkinkan
Secara hukum, penyitaan aset tanpa tersangka dimungkinkan melalui mekanisme yang diatur dalam:
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013
Dalam ketentuan tersebut, pengadilan dapat menetapkan suatu aset sebagai milik negara apabila:
- pemiliknya tidak diketahui
- tidak dapat ditemukan
- atau diduga kuat berasal dari tindak pidana
Dengan demikian, langkah penyitaan ini secara yuridis memiliki dasar hukum yang sah.
Pendekatan Asset Recovery vs Penegakan Pidana
Kasus ini menunjukkan pergeseran pendekatan penegakan hukum ke arah asset recovery, yakni fokus pada penyelamatan kerugian negara.
Namun, sejumlah pakar hukum menilai bahwa pendekatan ini harus diimbangi dengan:
- pengungkapan pelaku utama
- pembongkaran jaringan kejahatan
- serta penegakan hukum pidana secara utuh
Tanpa itu, penanganan perkara dinilai belum memberikan efek jera yang maksimal.
Pertanyaan Publik: Siapa di Balik Dana Rp58,1 Miliar?
Ketiadaan tersangka dalam perkara ini memunculkan pertanyaan kritis di tengah masyarakat:
- Apakah penyidikan akan terus berlanjut?
- Siapa pihak yang sebenarnya mengendalikan dana tersebut?
- Apakah jaringan judi online ini berskala nasional atau internasional?
Hingga kini, aparat penegak hukum belum memberikan penjelasan rinci terkait kemungkinan pengembangan perkara ke arah penetapan tersangka.
Ujian Penegakan Hukum di Era Digital
Kasus ini menjadi gambaran nyata bahwa kejahatan digital memerlukan pendekatan hukum yang lebih kompleks, adaptif, dan terintegrasi.
Penegakan hukum tidak lagi cukup hanya dengan:
- pelacakan transaksi
- penyitaan aset
tetapi juga harus mampu menembus:
- identitas pelaku yang tersembunyi
- jaringan lintas wilayah
- serta sistem keuangan digital yang semakin canggih
Setengah Keberhasilan?
Penyitaan Rp58,1 miliar dapat dilihat sebagai keberhasilan dalam menyelamatkan aset negara. Namun, tanpa penetapan tersangka, keberhasilan tersebut dinilai belum lengkap.
Penegakan hukum sejatinya tidak hanya mengejar uang, tetapi juga menghadirkan keadilan melalui pertanggungjawaban pelaku.
Tanpa itu, kasus ini berpotensi menjadi preseden:
bahwa uang bisa disita, tetapi pelaku bisa tetap tak tersentuh.
