Demo Besar Sopir Truk Diduga Jadi Pemicu Operasi Penertiban di SPBU, Publik Kini Mendesak Aparat Bongkar Akar Permainan Solar Subsidi
BANJARBARU, KalimantanInsight.com — Gelombang keresahan sopir truk akibat langkanya Bio Solar subsidi di Kalimantan Selatan akhirnya memicu respons aparat penegak hukum. Setelah ratusan sopir menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan menuntut pembenahan distribusi BBM subsidi, Polda Kalsel mulai melakukan operasi penertiban terhadap praktik premanisme dan pungutan liar di sejumlah SPBU.
Langkah cepat tersebut dinilai publik bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Operasi yang dilakukan Tim Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Kalsel disebut sebagai respons atas tekanan sosial yang terus membesar akibat kelangkaan solar subsidi yang sudah berbulan-bulan dikeluhkan para sopir angkutan logistik.
Sebelumnya, dalam aksi demonstrasi besar yang berlangsung Rabu (13/05/2026), para sopir truk menyampaikan kemarahan mereka atas kondisi antrean panjang, sulitnya memperoleh solar subsidi, hingga dugaan permainan distribusi yang dianggap semakin tidak terkendali.
Tokoh masyarakat yang dikenal sebagai Babeh Aldo bahkan secara terbuka meminta aparat membongkar dugaan mafia distribusi BBM subsidi yang disebut-sebut menikmati keuntungan besar di tengah penderitaan sopir kecil.
“Kalau solar subsidi benar-benar disalurkan sesuai aturan, sopir tidak mungkin antre dari subuh sampai malam lalu pulang dengan tangki kosong. Ini bukan sekadar kelangkaan biasa. Ada sesuatu yang harus dibongkar,” tegasnya dalam orasi.
Tak lama setelah aksi tersebut viral dan mendapat perhatian luas publik, Tim Resmob Macan Kalsel di bawah Subdit Jatanras Polda Kalsel turun melakukan operasi penertiban terhadap dugaan pungutan liar di SPBU.
Dalam keterangannya, aparat menyebut telah mengamankan sejumlah terduga pelaku yang diduga melakukan pemalakan terhadap sopir truk pengisi solar subsidi.
Fenomena ini memperkuat dugaan publik bahwa kelangkaan Bio Solar bukan hanya soal keterbatasan kuota, melainkan juga berkaitan dengan rantai distribusi yang diduga telah dimanfaatkan oleh kelompok tertentu.
Di lapangan, para sopir sebelumnya mengeluhkan berbagai praktik yang dianggap merugikan, mulai dari:
- dugaan pungutan liar antrean SPBU,
- praktik “jalur cepat” bagi kendaraan tertentu,
- jual beli barcode subsidi,
- hingga dugaan penguasaan antrean oleh kelompok preman.
Meski seluruh dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian hukum, tekanan publik kini semakin besar agar aparat tidak berhenti pada operasi simbolik semata.
Sebab menurut banyak sopir, pungli di SPBU hanyalah “permukaan kecil” dari persoalan distribusi solar subsidi yang jauh lebih besar.
Publik kini mulai mempertanyakan:
- siapa yang sebenarnya menikmati Bio Solar subsidi,
- mengapa antrean terjadi hampir setiap hari,
- dan bagaimana sistem barcode subsidi yang seharusnya diawasi secara digital justru diduga membuka ruang manipulasi di lapangan.
Pengamat kebijakan publik menilai langkah Polda Kalsel menertibkan premanisme SPBU patut diapresiasi, namun harus diikuti audit distribusi secara menyeluruh dan transparan.
Apalagi Bio Solar subsidi merupakan barang yang diawasi negara dan penggunaannya telah diatur secara ketat. Jika benar terjadi penimbunan, pengalihan distribusi, atau penyalahgunaan subsidi, maka persoalan tersebut dapat masuk dalam ranah pidana serius.
Di sisi lain, dampak kelangkaan solar kini mulai mengganggu sektor logistik daerah. Banyak sopir mengaku penghasilan menurun karena waktu operasional habis untuk antre di SPBU. Sebagian bahkan memilih menghentikan perjalanan karena biaya operasional tidak lagi sebanding dengan pemasukan.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terganggunya rantai distribusi barang dan kebutuhan pokok di Kalimantan Selatan jika persoalan solar subsidi tidak segera dibenahi secara menyeluruh.
Kini masyarakat menunggu apakah operasi penertiban yang dilakukan aparat akan benar-benar menyentuh akar persoalan distribusi BBM subsidi, atau hanya berhenti pada penangkapan pelaku lapangan tanpa membongkar jaringan yang lebih besar.
Catatan Redaksi
Berita ini disusun berdasarkan fakta aksi demonstrasi sopir truk, keterangan aparat kepolisian, serta dinamika yang berkembang di masyarakat. Seluruh dugaan mengenai mafia distribusi, penyalahgunaan barcode, penimbunan, maupun keterlibatan pihak tertentu masih memerlukan verifikasi dan pembuktian hukum lebih lanjut oleh instansi berwenang. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan terhadap seluruh pihak.
