KalimantanInsight.com — Jakarta,
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan adanya kendala serius dalam pengiriman relawan tenaga kesehatan dan tenaga medis ke wilayah bencana di Sumatera, khususnya terkait tingginya biaya tiket penerbangan langsung dari sejumlah daerah di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Menkes dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penanggulangan Pascabencana bersama DPR RI dan pemerintah daerah di Aceh, sebagaimana terekam dalam pernyataan yang beredar di ruang publik dan media sosial.
Menurut Budi, jumlah relawan yang dikirim pemerintah pusat cukup besar dan berasal dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, rumah sakit, fakultas kedokteran, hingga organisasi profesi kesehatan. Namun, mahalnya harga tiket pesawat langsung menuju wilayah Sumatera membuat proses pengiriman relawan menjadi tidak efisien secara anggaran.
“Relawan yang dikirim jumlahnya besar dan rutin. Kalau tiketnya terlalu mahal, itu menjadi beban anggaran yang cukup signifikan,” ujar Budi.
Transit Malaysia Dipilih Demi Menekan Biaya
Untuk menyiasati kondisi tersebut, Kementerian Kesehatan sempat mengambil langkah alternatif dengan mengirim relawan melalui jalur transit Malaysia, karena harga tiket dinilai jauh lebih murah dibandingkan penerbangan langsung dari Indonesia ke sejumlah wilayah Sumatera.
Namun, langkah tersebut justru menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik, lantaran kedatangan relawan Kemenkes sempat disangka sebagai relawan asing dari Malaysia.
“Padahal itu murni relawan Indonesia. Hanya saja rutenya lewat Malaysia karena perbedaan harga tiket yang sangat jauh,” jelas Budi.
Kebutuhan Relawan Capai 700–800 Orang per Dua Minggu
Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa dalam kondisi tanggap darurat dan pascabencana, pemerintah membutuhkan sekitar 700 hingga 800 relawan tenaga kesehatan setiap dua minggu, terutama untuk memperkuat layanan kesehatan di pos pengungsian dan wilayah terpencil yang terdampak bencana.
Karena itu, ia menilai perlu adanya kebijakan khusus terkait harga tiket pesawat bagi relawan kebencanaan, agar selisih biaya antara rute domestik dan rute alternatif tidak terlalu jauh.
“Kalau bisa ada kebijakan khusus untuk relawan kebencanaan, tentu akan sangat membantu efisiensi dan kecepatan penanganan,” tegasnya.
TNI Siap Bantu Mobilisasi Jika Diperintahkan
Sementara itu, Staf Khusus Kasum TNI Brigjen Anggit Exton menyatakan bahwa TNI siap membantu mobilisasi relawan apabila terdapat perintah langsung dari Panglima TNI. Dukungan tersebut dapat mencakup penggunaan sarana transportasi militer untuk mempercepat pengiriman personel ke wilayah terdampak.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor tetap menjadi kunci utama dalam penanganan bencana berskala besar, terutama di wilayah dengan akses transportasi yang terbatas.
Catatan Publik: Efisiensi vs Persepsi Kedaulatan
Kebijakan transit lintas negara ini menuai beragam respons publik. Di satu sisi, langkah tersebut dipandang sebagai bentuk efisiensi anggaran negara. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan terkait persepsi kedaulatan dan komunikasi publik, khususnya dalam situasi darurat yang sensitif.
Pengamat menilai pemerintah perlu memperkuat komunikasi kebijakan agar langkah-langkah teknis di lapangan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
KalimantanInsight.com akan terus memantau perkembangan kebijakan pengiriman relawan kebencanaan, termasuk kemungkinan adanya regulasi khusus terkait transportasi udara bagi misi kemanusiaan di Indonesia.
About the Author
