Jakarta, KalimantanInsight.com – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) kembali memperluas penyidikan dalam kasus dugaan korupsi pembayaran pajak periode 2016–2020. Salah satu pihak yang diperiksa adalah mantan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak.
Pemeriksaan tersebut dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Selasa (25/11), sebagaimana dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna.
“Saksi yang diperiksa merupakan mantan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak sekaligus mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan,” ujar Anang dalam keterangan tertulis, Rabu (26/11).
Pemeriksaan terhadap pejabat senior tersebut menandai langkah lanjutan Kejagung dalam menelusuri indikasi penyimpangan yang berkaitan dengan proses pembayaran pajak selama empat tahun berjalan.
Fokus Pemeriksaan: Mekanisme Pembayaran Pajak dan Potensi Penyimpangan Kebijakan
Kejagung diketahui tengah mendalami alur kebijakan, mekanisme pelayanan, serta potensi penyalahgunaan kewenangan dalam sistem perpajakan periode 2016–2020. Pendalaman terhadap pejabat yang saat itu memiliki otoritas strategis dianggap penting untuk mengurai dugaan korupsi yang tengah diselidiki.
Sumber internal penegak hukum menyebutkan bahwa penyidik menyoroti:
dugaan rekayasa proses administrasi,
kemungkinan adanya intervensi terhadap wajib pajak tertentu,
serta potensi aliran dana yang tidak sesuai prosedur.
Meski demikian, Kejagung belum mengungkap detail perkara karena masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi kunci.
Kejagung Intensifkan Pemanggilan Pejabat, Penelusuran Aliran Dana Jadi Krusial
Pengusutan yang dilakukan Jampidsus menekankan evaluasi menyeluruh terhadap pihak-pihak yang memiliki otoritas besar dalam kebijakan perpajakan nasional. Pemeriksaan terhadap pejabat strategis tersebut dinilai dapat membuka rantai hubungan proses pengambilan keputusan serta mendeteksi kemungkinan adanya aliran dana yang tidak sah.
Penelusuran transaksi keuangan, dokumen pelengkap, serta laporan-laporan internal kini menjadi fokus penting untuk mengidentifikasi apakah terdapat praktik penyimpangan yang merugikan negara dalam jumlah signifikan.
Kasus Pajak Kembali Sorotan Publik, Pemerintah Didorong Transparan
Skandal perpajakan selalu menjadi isu sensitif karena menyangkut kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Berulangnya kasus korupsi di sektor pajak menjadi sinyal perlunya reformasi lebih tegas dan pengawasan yang lebih ketat.
Pengamat kebijakan fiskal menilai bahwa pemeriksaan terhadap pejabat tingkat tinggi menunjukkan keseriusan Kejagung dalam membongkar potensi kejahatan kerah putih (white collar crime) yang kompleks dan berlapis.
KalimantanInsight.com Akan Memantau Progres dan Menyajikan Update Terbaru
Kejagung belum mengumumkan adanya penetapan tersangka baru dalam kasus tersebut. Namun, pemanggilan pejabat senior menjadi indikasi bahwa penyidikan terus berkembang dan mengarah pada pengungkapan struktur dugaan penyimpangan yang lebih luas.
KalimantanInsight.com akan terus memantau proses hukum ini secara objektif dan menyampaikan perkembangan penting kepada publik seiring berjalannya penyidikan Kejagung.
About the Author
