Tanjung Selor — KalimantanInsight.com
Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Utara menyampaikan sejumlah catatan strategis terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2026. Pandangan fraksi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-36 yang digelar Selasa (18/11/2025).
Dalam penyampaiannya, Fraksi Gerindra menyoroti isu utama berupa pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, yang dinilai dapat berdampak signifikan pada kapasitas fiskal daerah. Anggota Fraksi Gerindra, Yançong, menjelaskan bahwa penurunan alokasi dana tersebut berpotensi menghambat pembangunan daerah, mengurangi ruang fiskal program prioritas, hingga menimbulkan stagnasi dalam percepatan pembangunan di berbagai sektor.
“Setelah mempelajari dokumen rancangan APBD, kami melihat adanya pengurangan dana transfer pusat yang perlu menjadi perhatian serius. Kondisi ini dapat menghambat pembangunan strategis yang telah direncanakan,” ujar Yançong dalam penyampaiannya di paripurna.
Minta Pemprov Proaktif Cari Sumber Pendanaan Alternatif
Fraksi Gerindra mendorong Pemerintah Provinsi Kaltara untuk lebih aktif menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah pusat, khususnya kementerian teknis, dengan tujuan memperoleh tambahan dukungan anggaran untuk proyek prioritas.
Selain itu, Pemprov juga diminta memperkuat inovasi pendapatan, efisiensi belanja, dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menekan Risiko Perlambatan Pembangunan
Menurut Fraksi Gerindra, penurunan dana transfer tidak hanya mempengaruhi kelanjutan proyek infrastruktur, tetapi juga berpotensi menghambat peningkatan kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan sektor sosial lainnya.
Oleh karena itu, partai menegaskan perlunya strategi mitigasi fiskal yang terukur agar rencana pembangunan 2026 tetap dapat berjalan tanpa mengganggu stabilitas anggaran dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap pemerintah daerah aktif mencari peluang pendanaan, khususnya dari kementerian, lembaga, maupun kerja sama strategis lainnya. Hal ini penting agar laju pembangunan tidak mengalami perlambatan,” lanjut Yançong.
Komitmen Fraksi dalam Mengawal Kebijakan Anggaran
Fraksi Gerindra memastikan akan terus mengawal pembahasan RAPBD 2026 hingga tahap finalisasi, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian anggaran, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat.
Fraksi juga menegaskan pentingnya keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara aktif dalam proses pembahasan KUA-PPAS maupun RAPBD, guna memastikan program pembangunan memiliki dasar perencanaan yang kuat.
About the Author
