Banjarmasin, KalimantanInsight.com – Pengungkapan jaringan pemalsuan STNK, BPKB, SKPD, faktur, hingga NIK kendaraan bermotor oleh Polda Kalimantan Selatan bukan sekadar kabar kriminal biasa. Temuan sekitar 20 ribu dokumen palsu adalah alarm keras bagi sistem administrasi negara.
Ini bukan kasus individu. Ini indikasi kegagalan pengawasan.
Enam tersangka memang telah diamankan. Dua puluh unit mobil telah disita. Namun pertanyaan sesungguhnya jauh lebih besar dari sekadar jumlah tersangka: bagaimana mungkin puluhan ribu dokumen kendaraan bisa diproduksi, diedarkan, dan digunakan tanpa terdeteksi dalam waktu lama?
Sistem yang Ditembus, Bukan Sekadar Dipalsukan
STNK dan BPKB bukan dokumen biasa. Ia merupakan instrumen legalitas kepemilikan, sumber penerimaan pajak daerah, dan basis data kendaraan nasional. Ketika dokumen itu bisa dipalsukan dalam skala besar, maka yang ditembus bukan hanya kertas, tetapi sistem.
Apakah ada kelemahan dalam integrasi database antarprovinsi?
Apakah validasi di tingkat Samsat terlalu longgar?
Atau ada mata yang sengaja ditutup?
Jika modusnya menyasar kendaraan kredit macet dengan membuatkan dokumen baru seolah-olah sah, maka potensi kerugian tidak hanya pada perusahaan pembiayaan, tetapi juga negara melalui kebocoran pajak dan hilangnya jejak kepemilikan.
Lintas Provinsi, Artinya Terorganisir
Empat tersangka berasal dari Jawa Tengah, dua dari Kalimantan Selatan. Artinya, ini bukan kerja sporadis. Ini jaringan.
Jaringan membutuhkan distribusi. Jaringan membutuhkan koneksi. Jaringan membutuhkan keberanian — yang biasanya lahir dari keyakinan bahwa sistem bisa ditembus.
Dalam konteks ini, publik berhak bertanya: apakah ada oknum yang memfasilitasi? Apakah ada celah administratif yang selama ini dibiarkan? Dan sejauh mana pengawasan internal berjalan?
Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku teknis. Jika tidak ditelusuri sampai ke hulu, kasus ini hanya akan menjadi episode, bukan solusi.
20 Ribu Dokumen: Angka yang Tidak Masuk Akal Jika Tanpa Pembiaran
Dua puluh ribu dokumen bukan angka kecil. Jika satu dokumen saja memerlukan waktu produksi, distribusi, dan penggunaan, maka ribuan dokumen menunjukkan pola sistematis.
Skala ini menimbulkan dugaan kuat bahwa praktik berlangsung lama dan mungkin telah menggerus sistem administrasi tanpa terdeteksi.
Di mana audit berkala?
Di mana pengawasan digital?
Di mana alarm sistem ketika data tidak sinkron?
Jika kasus ini terungkap hanya karena satu warga gagal membayar pajak akibat dokumen tidak terdaftar, maka pertanyaannya lebih tajam lagi: berapa banyak yang belum terungkap?
Negara Tidak Boleh Kalah oleh Sindikat
Pemalsuan dokumen kendaraan bukan sekadar tindak pidana umum. Ia menyentuh aspek kepercayaan publik terhadap legalitas negara. Jika dokumen negara bisa dipalsukan massal, maka kepercayaan publik ikut tergerus.
Polda Kalsel menyatakan penyidikan masih berkembang. Publik menunggu konsistensi dan keberanian untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
KalimantanInsight.com menilai, ini momentum untuk reformasi sistem registrasi kendaraan bermotor secara menyeluruh. Digitalisasi tidak boleh hanya menjadi slogan. Integrasi data harus diperkuat. Celah verifikasi harus ditutup.
Penindakan tegas penting. Tetapi pembenahan sistem jauh lebih mendesak.
Jika tidak, jaringan berikutnya hanya menunggu waktu untuk muncul kembali — dengan metode yang lebih canggih.
Dan ketika itu terjadi, yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar dokumen, melainkan wibawa negara.
About the Author
