Pontianak, KalimantanInsight.com – Rencana pemerintah pusat yang disebut-sebut akan mengalirkan kembali rombongan transmigran dari Pulau Jawa ke wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) memicu gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat, tokoh adat, hingga anggota legislatif daerah. Penolakan ini disuarakan dengan tegas melalui aksi demonstrasi, pernyataan resmi tokoh lokal, serta desakan kepada pemerintah daerah untuk menolak secara kelembagaan.

Sejumlah warga menyebut bahwa kebijakan transmigrasi ke Kalbar, khususnya dari Pulau Jawa, berpotensi memicu persoalan sosial, persaingan ekonomi, hingga kekhawatiran akan terganggunya keseimbangan demografi dan adat budaya lokal.
DPRD Kalbar Angkat Suara: Kebijakan Tidak Tepat dan Tidak Melibatkan Daerah
Sejumlah anggota DPRD Kalbar menyatakan bahwa rencana transmigrasi yang beredar tidak pernah dibahas secara komprehensif dengan pemerintah daerah maupun DPRD. Mereka menilai kebijakan seperti ini tidak bisa diambil secara sepihak oleh pemerintah pusat tanpa mempertimbangkan:
kesiapan lahan,
kondisi sosial masyarakat Kalbar,
potensi konflik horizontal,
serta dinamika demografi dan kependudukan daerah.

Seorang legislator Kalbar menegaskan bahwa program transmigrasi hanya dapat dilakukan jika daerah siap menerima, bukan dipaksakan dengan alasan pemerataan penduduk.
“Kalbar bukan lahan kosong yang bisa diisi begitu saja. Kami minta pemerintah pusat menghentikan rencana ini sebelum memicu masalah baru,” tegas salah satu anggota DPRD.
Warga dan Tokoh Adat: Jagalah Kearifan Lokal dan Hindari Ketegangan Komunal
Penolakan juga datang dari banyak tokoh adat Dayak dan Melayu yang mengingatkan bahwa Kalbar memiliki sejarah panjang konflik horizontal yang sensitif terhadap persoalan demografi. Mereka menilai pemerintah harus berhati-hati agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu.
Tokoh adat Dayak menilai bahwa arus transmigrasi besar-besaran tanpa persiapan dapat memicu ketegangan antar komunitas karena perebutan sumber daya ekonomi, pertanian, hingga dampaknya terhadap hutan adat.
Sementara perwakilan masyarakat Melayu menekankan bahwa Kalbar memiliki karakter budaya yang kuat dan membutuhkan pendekatan yang sensitif, bukan kebijakan instan yang berdampak luas terhadap struktur sosial.
Aktivis dan Akademisi: Transmigrasi Tidak Relevan dengan Tantangan Kalbar Saat Ini
Sejumlah akademisi menyebut bahwa program transmigrasi sesungguhnya sudah tidak relevan untuk diterapkan dalam konteks Kalbar saat ini yang sedang fokus pada:
pengembangan ekonomi berbasis industri,
pembangunan IKN di Kalimantan Timur,
peningkatan kualitas SDM lokal,
serta penataan ruang dan keberlanjutan lingkungan.
Mereka menilai bahwa Kalbar sudah cukup padat di beberapa wilayah, terutama daerah perkotaan dan sentra ekonomi. Pemerintah justru disarankan memperkuat pembangunan desa dan ekonomi masyarakat lokal daripada membawa penduduk dari luar tanpa kajian mendalam.
Pemerintah Daerah Diminta Tegas Menolak
Gelombang penolakan ini membuat masyarakat mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten di Kalbar untuk segera mengeluarkan sikap resmi serta menyurati pemerintah pusat agar tidak melanjutkan rencana tersebut.
Beberapa organisasi masyarakat sipil bahkan menilai bahwa program transmigrasi, bila dipaksakan, justru dapat menimbulkan potensi konflik baru serta memperburuk kesenjangan sosial di daerah.
Kesimpulan: Rencana Transmigrasi Harus Melalui Kajian Serius, Bukan Keputusan Sepihak
KalimantanInsight.com mencatat bahwa penolakan terhadap program transmigrasi ke Kalbar terjadi bukan karena sentimen antardaerah, tetapi karena kekhawatiran terhadap dampak sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang sangat kompleks.
Warga dan DPRD sepakat bahwa pendekatan pembangunan Kalbar seharusnya fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal, penyelesaian persoalan struktural, serta harmonisasi antarkelompok. Pemerintah pusat diminta tidak mengambil keputusan yang berpotensi menimbulkan ketegangan baru di masyarakat.
KalimantanInsight.com akan terus mengawal perkembangan isu ini dan menyajikan laporan terbaru secara objektif dan komprehensif.
